Tampilkan postingan dengan label Makalah. Tampilkan semua postingan

Penyediaan Political Goods Dalam Peningkatan Good Governance di Provinsi Papua



Pendahuluan

Dalam buku yang berjudul “Refleksi Agenda Reformasi” mengatakan bahwa ada tiga dimensi atau lapisan reformasi yang secara analisis harus di bedakan. Pertama, perbaikan terhadap semua penyimpangan yang terjadi. (penyimpangan artinya sesuatu yang sejak lama secara hukum dan ideologis serta sence of property telah dianggap tidak benar dan tidak pantas). KKN dan pelanggaran HAM yang bermacam-macam corak itu termasuk dalam dimensi pertama ini. Kedua, penghapusan segala factor, baik yang berupa hokum serta kelembagaan, maupun system politik, yang telah memungkinkan penyimpangan itu terjadi. Dan ketiga, peletakan dasar baru dari kehidupan kenegaraan.

Implementasi Birokrasi Kabupaten Nabire


Pelayanan publik merupakan jembatan bagaimana negara (aparatur birokrasi) menjalankan fungsinya berkaitan dengan masyarakat (rakyat), maka upaya untuk mereformasi pelayanan publik sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat atau sebagaimana diinginkan oleh publik, setidaknya harus menjadi isu pemerintahan terus dipikirkan agar mendapat solusi terbaik.